Masalah Demokrasi

Masalah Demokrasi Di Indonesia Saat Ini dan Solusinya

Indonesia merupakan negara demokrasi namun sayangnya, demokrasi di Indonesia belum berjalan dengan lancar. Hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa masalah demokrasi di Indonesia. Meskipun demokrasi di negara Indonesia tersusun kompleks karena membawahi multi etnis, mayoritas muslim dan kaya akan kepulauan tetapi, tidak mampu menciptakan demokrasi terkonsolidasi.

Bukti bahwa demokrasi indonesia belum terkonsolidasi yaitu memiliki ciri proses demokrasi berjalan dalam waktu lama, hukum dapat ditegakkan dengan baik, pengadilan independen, pemilu kompetitif dan penuh keadilan, hak-hak sipi beserta ekonomi terpenuhi, kekuatan civil society sangat tinggi.

4 Masalah Demokrasi di Indonesia Beserta Cara Mengatasinya

Permasalahan demokrasi sudah terlihat jelas di depan mata. Meskipun terlihat jelas, banyak masyarakat yang kurang memahami masalah demokrasi di Indonesia. Mereka menganggap masalah demokrasi ini menjadi hal biasa yang tidak perlu diributkan. Terbukti setelah pilpres 2019, banyak kecurangan terjadi tetapi selesai pilpres masyarakat kembali ke aktifitasnya masing-masing tanpa mempedulikan kecurangan pilpres.

Kecurangan pilpres mungkin sudah tidak menarik perhatian masyarakat. Akan tetapi masalah demokrasi di Indonesia lainnya bisa membuat masyarakat tertarik. Berikut merupakan masalah demokrasi di Indonesia.

Kemunduran

Demokrasi di Indonesia mengalami kemunduran. Eve Warbuton (2019), Tom Powel (2018), dan Ed Aspinal (2018) manganalisa beberapa kemunduran demokrasi yang terjadi, diantaranya yaitu presiden melakukan pembubaran ormas tanpa melalui jarlur hukum (praktik non demokrasi), intoleransi meningkat, polarisasi politik semakin kuat, pelanggaran HAM, dan banyaknya berita bohong.

Media Sosial

Pemerintahan demokrasi memberikan kebebasan kepada masyarakat Indonesia dalam mengungkapkan pendapat. Kebebasan tersebut nampaknya disalahgunakan masyarakat untuk menyampaikan pendapat yang berujung pada perseteruan dangkal, tajam dan tidak memiliki etika. Mereka memilih pilihan partai politiknya di media social dengan pertengkaran. Padahal perbedaan diperbolehkan asalkan tetap memiliki etika sehingga sesama masyarakat bisa tetap bersaudara, bersahabat dan berteman.

Ujaran kebencian di social media membuat kehidupan sosial kurang, karena rasa saling menghargai, tolong menolong, toleransi dan percaya telah hilang. Untuk itu Indonesia mengatasi permasalahan demokrasi media social dengan membuat UU ITE. Pembatasan ini justru dikecam sebagai ancaman mengemukakan pendapat.

Lemahnya Partai politik

Partai politik yang ada di Indonesia masi kemah, buktinya terdapat permasalahan dari berbagai partai politik dalam merekrut kader. Mereka merekrut kader yang tidak bisa bertanggung jawab terhadap janji yang dibuatnya. Selain itu beberapa tokoh masyarakat di Indonesia jumlahnya semakin sedikit, peneliti, dosen, dan lainnya sangat berkurang. Sudah dua dekade, partai politik tidak menunjukkan keseriusannya dalam memilih kader. Rekruitmen hanya dilakukan secara langsung tanpa mempertimbangkan kualitas dan kompetensi kader.

Masalah demokrasi di Indonesia lemahnya partai politik yang dipenuhi kader instan membuat kepemimpinan lemah. Kemenangan kader juga tidak dilakukan secara semestinya, karena sebagian besar calon kaderbaru memainkan politik uang demi di masyarakat demi mendapatkan kekuasaan. Sebaliknya kader yang benar-benar berkompetensi terkalahkan oleh kader baru yang menggunakan politik uang. Lengkap sudah, kehilangan pemimpin yang berkompetensi dan mendapatkan kader baru tidak berkompeten.

Politik uang membuat biaya pemilu mengalami kenaikan yang tinggi. Menurut Ed Aspinall & Ward Barenchot, selama dua dekade era reformasi, biaya pemilu terus mengalami kenaikan. Dimulai dari level lokal hingga nasional. Biaya pemilu paling mahal di tahun 2019. Sebenarnya biaya yang dikeluarkan tidak sepenuhnya untuk pemilu melainkan ada beberapa pihak mencoba praktik korupsi.

Masalah Krusial

Masalah demokrasi yang sangat krusial di masyarakat yaitu permasalahan intoleransi pada kelompok minoritas, kebebasan berkumpul, kebebasan media, banyak pegawai sipil yang melupakan absen data hk karena kepentingan kekuasaan, oposisi yang hilang, kaderisasi partai politik yang buruk, politik uang menyebabkan biaya pemilu menjadi tinggi, tersebarnya kabar palsu, adab politik sangat renda, adanya pelanggaran pada hak asasi manusia dan masih banyak lagi.

Permasalahan krusial membuat masyarakat dalam keadaan krisis suara, karena sebagian besar masyarakan dari berbagai lembaga kampus, media, mahasiswa, dan LSM telah menutup rapat suara kritis supaya terhindar dari kelompok anti demokrasi dan anti Pancasila.

Diamnya beberapa pihak dengan masalah demokrasi di Indonesia pada lingkup krusial disebabkan adanya polirasasi politik yang tajam. Polarisasi politik membelah Indonesia menjadi 2 kubu untuk kepentingan kekuasaan.

Masalah demokrasi di Indonesia menjadi permasalahan serius, karena tidak banyak pihak yang dapat menyelesaikan permasalahan demokrasi. Jujur saja permasalahan seperti ini tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak saja, melainkan harus diselesaikan secara bersama-sama.

Sebaiknya seluruh pihak ikut berpartisipasi untuk menyelesaikan masalah demokrasi di Indonesia. Mungkin beberapa pihak yang terkait yaitu aktivis CSO’s, intelektual, seluruh partai politik, pemerintah, masyarakat dan jurnalis bisa bersatu untuk menyelesaikannya dengan terbuka. Cobalah untuk berdialog secara bersinergi supaya masalah demokrasi di Indonesia makin berkurang.